Mahakam Ulu, wartakubar.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut bagi Mahulu.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si, saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahulu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Mahulu, Rabu (09/07/2025).
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, dan koreksi terhadap kinerja pemerintah selama ini,” ujarnya
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa predikat WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan hasil dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara akuntabel.
“Capaian ini merupakan kerja keras kita bersama. Ke depan, tantangan tentu akan lebih berat, sebab prestasi ini harus terus kita pertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan integritas, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” tambahnya
Wabup juga berharap predikat WTP tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program pembangunan di Mahulu, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus diakomodasi secara adil dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan sebuah entitas, baik pemerintah maupun perusahaan, yang menyatakan bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Mahulu kembali mengucapkan terima kasih atas masukan dan himbauan fraksi-fraksi DPRD yang senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(JJ/Jo/AI/Adv)