Mahulu, wartakubar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Mahulu, Rabu (06/08/2025).
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan, dan dibuka dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hadir dalam rapat tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif, serta tamu undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Mahulu, Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si, membacakan sambutan tertulis Bupati Mahakam Ulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH., ME.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Mahulu atas dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah,” ungkapnya
Dijelaskan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, perubahan kondisi daerah, serta arahan kebijakan pemerintah pusat.
“Perubahan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan prioritas pembangunan nasional, agar tetap sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” tambahnya
Sejumlah tantangan turut menjadi latar belakang perubahan, seperti tekanan ekonomi global, kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau, serta dampak musim kemarau panjang yang memengaruhi distribusi bahan pokok dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita menghadapi tantangan serius, termasuk keterbatasan akses jalan darat dan ancaman kelangkaan sembako. Ini perlu respons anggaran yang tepat,” jelasnya
Dalam aspek keuangan, dipaparkan bahwa target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 ditingkatkan menjadi Rp1.306.823.562.000, naik dari target awal sebesar Rp1.225.685.562.000. Sementara belanja daerah diproyeksikan menjadi Rp1.517.748.453.000, meningkat dari Rp1.475.248.453.000.
Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp210.924.891.000.
“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat untuk membangun Mahakam Ulu yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Bupati
Di akhir sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Rapat Paripurna ditutup secara resmi dengan ketukan palu tiga kali oleh pimpinan sidang, disertai ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.
(BBL/Jo/AI/Adv)