Peringati HUT ke-24 Kutai Barat, Pemkab Serahkan Penghargaan SAKIP

Bupati FX Yapan Bersama Ketua DPRD, Dandim 0912, Ketua Pengadilan Kubar Menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Perusahaan yang partisipatif dalam Dahau, Serta Menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada PD Juara Pada Perayaan Dahau.

SENDAWAR, WARTA KUBAR.Com-Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Akuntabilitas adalah salah satu asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemkab Kubar melalui Bagian Organisasi menggelar lomba Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik Tahun 2023, sebagai salah satau kegiatan untuk memeriahkan HUT Kubar ke 24,” Jumat malam (3/11)

Kepala Bagian Organisasi Agung Sugara SE M Si menjelaskan untuk pemenang lomba SAKIP tahun 2023 terbaik I diraih Ketapang, Terbaik II DPMPTSP, dan terbaik III Diskominfo. ”SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap Perangkat Daerah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku,” kata Agung.

Baca Juga : Hafal Pancasila, Dua Warga Kutai Barat Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Kunjungi Festival Dahau 2023, Jokowi Puji Kerukunan Masyarakat Kutai Barat

Dalam kesempatan yang sama Kabag Organisasi menjelaskan, setiap tahun Pemkab Kubar melakukan evaluasi pelaksanaan implementasi   SAKIP di beberapa Perangkat Daerah Sampling yang bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Adapun yang menjadi  memperhatikan beberapa hal dalam evaluasi seperti, Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi. Dan Rekapitulasi Absen kehadiran Pegawai dan TKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dari hasil evaluasi yang ada, bagi 3 Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik Tahun 2023, akan diberikan Penghargaan dari Kepala Daerah/Bapak Bupati sebagai bentuk Reward atas Implementasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan pada Perangkat Daerah tersebut. Selain penghargaan bentuk reward lainnya yang diberikan adalah Pemberian Dana Tambahan untuk Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang jumlahnya menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Dalam kesempatan yang sama juga diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Pemkab Kubar dengan Komitmen yang Solid dan Kuat mulai dari pimpinan /Kepala Perangkat Daerah sampai dengan staf pelaksana di seluruh perangkat daerah untuk menumbuhkan budaya kerja, serta menciptakan Inovasi-inovasi yang mendukung tercapainya kinerja melalui penerapan SAKIP dan melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja.

Selanjutnya, secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, yang pada gilirannya organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat bertransformasi sebagai organisasi berorientasi pada hasil, yaitu organisasi perangkat daerah fokus pada pencapaian tujuan, sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Selanjutnya kabag Organisasi menuturkan langkah-langkah yang harus dilakukan OPD agar nilai sakip meningkat ada 4 komponen penentu dalam Evaluasi SAKIP diantaranya. Perencanaan kinerja, yaitu melalui perbaikan perencanaan kinerja dimulai dari keselarasan antara Sasaran strategis dalam RPJMD dengan yang tertuang dalam Renstra OPD, dan lebih berorientasi pada hasil, serta keterkaitan program dan kegiatan yang benar2 mendukung tercapainya sasaran strategis.

Pengukuran kinerja, agar pengukuran kinerja terhadap target kinerja dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dan aktivitas dalam pencapaian kinerja.Laporan kinerja, sistematika dan substansi sesuai dengan permenpan No 53 tahun 2014 dan agar pelaporan kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja. Evaluasi internal, melakukan Evaluasi akuntabilitas Internal dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan guna meningkatkan nilai SAKIP. Pelaksanaan Bimbingan Teknis AKIP dengan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Biro Organisasi dan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. Road show Klinik Konsultasi analisis dan  pengukuran IKU. (Kolaborasi Bappeda , Organisasi dan Inspektorat). Penyiapan Tools /Alat Bantu Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIPEKA oleh BAPPEDA dan LITBANG. Dan Mendorong PD terus melakukan inovasi di dalam percepatan pencapaian target IKU.

Untuk target yang ingin dicapai kedepan, Kutai Barat mempunyai sistem analisis dan  pengukuran  IKU yang berkualitas  agar capaian kinerja Perangkat Daerah fokus kepada Hasil bukan kepada Anggaran. Semua Perangkat Daerah setiap tahun melakukan inovasi pada level Sub Kegiatan dalam Percepatan pencapaian target Kinerja kegiatan dan program, dan Semua perangkat daerah memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang diharapkan.

(KP10/WK)