Bertahun-tahun Beroperasi, Moulding Sido Maju di Belempung Ulaq Tak Berizin

- Admin

Selasa, 17 November 2026 - 05:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SENDAWAR, WARTAKUBAR.ID – Usaha pengolahan kayu atau moulding bernama Sido Maju yang berlokasi di RT 001, Kampung Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,  telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa mengantongi perizinan usaha yang lengkap.

Meski demikian, aktivitas pengolahan kayu di lokasi tersebut dilaporkan masih berlangsung setiap hari.

Kepada wartawan, pemilik usaha moulding kayu berinisial IS (47) mengakui bahwa usahanya belum memiliki izin resmi.

“Maaf, tidak ada izin, Pak. Kebetulan badan juga sedang kurang sehat. Maaf, bisa bertemu saja agar lebih enak berbincang, Pak,” tulis IS melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Barat, Philip Silitonga, menjelaskan bahwa usaha pengolahan kayu wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun kewenangan penerbitan perizinan tertentu berada di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Karena terkait pengolahan hasil kehutanan di Kutai Barat hanya terkait NIB dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Terkait dengan sanksi bagi usaha moulding kayu yang tidak mengantongi izin resmi, bisa berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atau dinas kehutanan,” ungkap Philip melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Sepe Martinus, menyatakan bahwa dugaan operasional usaha moulding kayu tanpa izin menjadi perhatian pihak legislatif.

Menurutnya, DPRD Kutai Barat berencana memanggil pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk membahas persoalan peredaran kayu hasil hutan di wilayah Kutai Barat.

“Segera kita (DPRD) akan memanggil pihak KPHP untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan peredaran kayu hasil hutan di Kutai Barat,” pungkasnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Barat, Senin (9/11/2026).

DPRD diharapkan dapat mendorong koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan legalitas usaha pengolahan kayu serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan hasil hutan yang berlaku.

(Red)

Baca Juga :  Asal Bisa Jaga Mutu, Harga Karet Tembus Rp10 Ribu/Kilo

Berita Terkait

Tarif Kapal Sungai Barokah Berbeda, Penumpang Pertanyakan Selisih Harga Tiket
Diksar Satpam PT KOG Angkatan ke-21 Resmi ditutup
Antrean Pertalite di SPBU Harkat Bersama Melak Kembali Tertib dan Lancar
APINDO Kubar Punya Nahkoda Baru, Fokus Serap Naker Lokal dan Perkuat Dunia Usaha
Dorong Kolaborasi RRI-SMSI, Firdaus Tekankan Peran Penjaga Kebenaran Nasional
Pemkab Kubar Sambut Baik Kehadiran Kolam Renang Sidodadi
Pemkab Kubar Teken PKS Pengembangan Ekosistem Desa dengan Bankaltimtara
Libur Sekolah, Kapal Sungai Jadi Rebutan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 05:14 WIB

Bertahun-tahun Beroperasi, Moulding Sido Maju di Belempung Ulaq Tak Berizin

Rabu, 4 November 2026 - 09:15 WIB

Tarif Kapal Sungai Barokah Berbeda, Penumpang Pertanyakan Selisih Harga Tiket

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:38 WIB

Diksar Satpam PT KOG Angkatan ke-21 Resmi ditutup

Selasa, 29 September 2026 - 19:28 WIB

Antrean Pertalite di SPBU Harkat Bersama Melak Kembali Tertib dan Lancar

Rabu, 16 September 2026 - 07:54 WIB

APINDO Kubar Punya Nahkoda Baru, Fokus Serap Naker Lokal dan Perkuat Dunia Usaha

Berita Terbaru

Ekonomi Dan Bisnis

Bertahun-tahun Beroperasi, Moulding Sido Maju di Belempung Ulaq Tak Berizin

Selasa, 17 Nov 2026 - 05:14 WIB

Parlementaria

DPRD Kubar Ucapkan Dirgahayu ke-27 Kabupaten Kutai Barat 2026

Rabu, 4 Nov 2026 - 08:03 WIB

error: Jangan Copas Ya .!!