SENDAWAR, WARTAKUBAR.ID – Usaha pengolahan kayu atau moulding bernama Sido Maju yang berlokasi di RT 001, Kampung Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa mengantongi perizinan usaha yang lengkap.
Meski demikian, aktivitas pengolahan kayu di lokasi tersebut dilaporkan masih berlangsung setiap hari.
Kepada wartawan, pemilik usaha moulding kayu berinisial IS (47) mengakui bahwa usahanya belum memiliki izin resmi.
“Maaf, tidak ada izin, Pak. Kebetulan badan juga sedang kurang sehat. Maaf, bisa bertemu saja agar lebih enak berbincang, Pak,” tulis IS melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Barat, Philip Silitonga, menjelaskan bahwa usaha pengolahan kayu wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun kewenangan penerbitan perizinan tertentu berada di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Karena terkait pengolahan hasil kehutanan di Kutai Barat hanya terkait NIB dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Terkait dengan sanksi bagi usaha moulding kayu yang tidak mengantongi izin resmi, bisa berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atau dinas kehutanan,” ungkap Philip melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Sepe Martinus, menyatakan bahwa dugaan operasional usaha moulding kayu tanpa izin menjadi perhatian pihak legislatif.
Menurutnya, DPRD Kutai Barat berencana memanggil pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk membahas persoalan peredaran kayu hasil hutan di wilayah Kutai Barat.
“Segera kita (DPRD) akan memanggil pihak KPHP untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan peredaran kayu hasil hutan di Kutai Barat,” pungkasnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
DPRD diharapkan dapat mendorong koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan legalitas usaha pengolahan kayu serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan hasil hutan yang berlaku.
(Red)



















Users Today : 1601
Users Yesterday : 1094
This Month : 19123
This Year : 206739
Total Users : 386008
Views Today : 4463
Total views : 861045
Who's Online : 3




