DPD LSM FAKTA Sebut Jalan Rusak Rugikan Masyarakat, Pemerintah Diminta Tegas

- Admin

Jumat, 19 Maret 2021 - 12:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah

Ketua DPD LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah

Sendawar, Warta Kubar.co

Soal adanya kerusakan jalan umum akibat operasional perusahaan kelapa sawit di Kubar, Ketua DPD LSM FAKTA Kubar pun angkat bicara.

Kepada media ini Ketua DPD LSM FAKTA Hertin Armansyah mengatakan, seharusnya perusahaan perkebunan kelapa sawit membuat jalan sendiri untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS). Dengan demikian, tidak menggunakan jalan umum yang dibangun negara dari hasil pungutan pajak masyarakat. Hampir semua jalan dalam kondisi rusak akibat truk sawit yang melintas di jalan umum.

“Perusahaan sawit seharusnya ikut merawat jalan. Bisa menggunakan dana perusahaan untuk membantu perbaikan bahkan peningkatan mutu jalan. Jika hanya mengandalkan APBD, apalagi pengelolaan realisasi APBD Kubar saat ini lebih kepada belanja rutin, konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak menjadi fokus, ditambah lagi alasan pandemi covid-19 tentu butuh waktu yang lama. Akhirnya masyarakat yang dirugikan, setiap tahun setor pajak namun jalan tetap saja dalam kondisi rusak. Persoalan lainnya adalah pemerintah daerah melalui dinas terkait pun terkesan tidak berani bertindak tegas terhadap perusahaan pemilik kendaraan pengangkut kelapa sawit yang muatannya melebihi kapasitas yang wajar,” tulis Hertin Armansyah melalui pesan WhatsApp miliknya, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga :  Bupati Yapan Teken Dana Hibah Pilkada 2020 Rp 56 Miliar

Menurutnya bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk kegiatan pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit sudah jelas memuat sanksi bagi perusahaan tambang dan sawit yang menggunakan jalan umum. Perda ini memuat tentang ketentuan berupa sanksi administrasi mulai dari peringatan untuk pelanggaran ringan, paksaan, uang paksa atau pengganti, denda administrasi maksimal Rp 50 juta. Tapi sampai saat ini tidak ada gebrakan dari pemerintah soal tindakan hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan yang ada.

Dia menambahkan pemerintah harus dengan tegas agar setiap angkutan batu bara dan hasil kelapa sawit dilarang melintasi jalan umum dan perusahaan diwajibkan membangun prasarana jalan khusus, termasuk pembuatan underpass maupun flyover pada persilangan atau crossing jalan umum sesuai ketentuan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubar FX Yapan jangan terikat pada perjanjian kerjasama yang bersifat kelompok, wilayah tertentu apalagi itu bersifat pribadi yang disepakati dengan pihak perusahaan sehingga dapat merugikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan fasilitas umum. Semestinya dinas terkait peka dan menyiapkan serta menerapkan aturan.

Baca Juga :  Pembayaran Uji Kendaraan Bermotor Kini Bisa Non Tunai

“Jangan hanya makan gaji buta saja menghabiskan uang negara, namun tidak mampu mengatasi permasalah seperti ini,” tegasnya.

Karena masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan jalan maupun infrastruktur lainnya. Sampai anggaran untuk membuat perda itu juga dari hasil pajak masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat juga dapat menikmati akses jalan yang baik sebagai terwujudnya pelayanan publik yang unggul, pungkas Hertin Armansyah.

Berita Terkait

Kubar Terima Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024
Bupati FX.Yapan Tinjau Pembangunan Kantor Sub Denpom Kubar
DP2KBP3A Gelar Audit Stunting Tahap Dua 2024
Pemkab Kubar Buka Pra PEDA Petani Nelayan 2024
Langkah Strategis Kembangkan Konvensi Hak Anak
Puncak HUT RI ke-79 Kampung Belempung Ulaq Berlangsung Meriah
PWI Kubar Minta Bangun Kemitraan yang Baik dengan Pemkab
Bupati FX Yapan Apresiasi Baik PWI Kutai Barat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 16:18 WIB

Kubar Terima Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024

Rabu, 11 Desember 2024 - 17:56 WIB

Bupati FX.Yapan Tinjau Pembangunan Kantor Sub Denpom Kubar

Senin, 9 Desember 2024 - 17:41 WIB

DP2KBP3A Gelar Audit Stunting Tahap Dua 2024

Senin, 9 Desember 2024 - 17:15 WIB

Pemkab Kubar Buka Pra PEDA Petani Nelayan 2024

Selasa, 3 Desember 2024 - 10:17 WIB

Langkah Strategis Kembangkan Konvensi Hak Anak

Berita Terbaru

Seni Dan Budaya

Punguan Parna Kabupaten Kutai Barat Gelar Pesta Bona Taon 2025

Sabtu, 8 Feb 2025 - 13:36 WIB

Ekonomi Dan Bisnis

SMSI Kaltim Ingatkan Anggota Taat Aturan

Rabu, 5 Feb 2025 - 08:30 WIB

Ekonomi Dan Bisnis

Wadah Perusahaan Media, SMSI Kutai Barat Terbentuk

Senin, 3 Feb 2025 - 18:01 WIB

PT.Trubaindo Coal Mining (TCM)

Peduli Kelestarian Lingkungan, PT TCM Tanam Ribuan Pohon di Hutan Kota Sendawar

Jumat, 31 Jan 2025 - 16:21 WIB