Wabup Ajak Masyarakat Kubar Bergerak Hadapi Perubahan Iklim

Sendawar, wartakubar.id– Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026 di Alun-alun Itho pada Senin (29/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema ‘Act Now for Climate’ ‘Saatnya Bergerak untuk Iklim” tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani, unsur Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, kepedulian, dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Melalui tema tersebut, seluruh elemen masyarakat diajak tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam mengurangi dampak perubahan iklim melalui perilaku ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Jamhur Hidayat yang dibacakan Wakil Bupati H. Nanang Adriani mengatakan bahwa Hari Lingkungan Hidup 2026 merupakan momentum penting untuk merenungkan peran bersama dalam menjaga bumi serta mendorong aksi nyata sebagai bentuk komitmen terhadap tema “Act Now for Climate: Saatnya Bergerak untuk Iklim” demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga krisis tersebut saling berkaitan dan menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekologi, ekonomi, serta sosial.

 Ditegaskan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris (Paris Agreement) melalui target penurunan emisi dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030, yaitu sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen melalui dukungan internasional.

Komitmen tersebut diperkuat melalui strategi jangka panjang Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

 Indonesia dinilai sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir yang berisiko terdampak kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga gangguan ketahanan pangan. Selain itu, lebih dari 90 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian utama. Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun, namun sekitar 74 persen di antaranya masih belum dikelola secara optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan masih banyaknya tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menggunakan sistem open dumping, sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan dan emisi gas metana.

 Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga untuk Indonesia Asri.

Penanganan sampah tidak lagi hanya berfokus pada tahap akhir, melainkan dimulai dari sumbernya dengan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Selain persoalan sampah, pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan hutan, degradasi lahan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Dampaknya tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat melakukan “pertobatan ekologis“, yakni mengubah pola pikir dan perilaku agar lebih peduli terhadap lingkungan. Langkah nyata yang didorong meliputi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan budaya hidup bersih, pengembangan ekonomi sirkular melalui bank sampah, penanaman dua miliar pohon, serta penguatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Akhirnya Wabup mengajak seluruh masyarakat Kubar menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai budaya baru dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

(Red/Adv)