Bantuan Beras Juli-September 2026 Disalurkan, Dinas Ketapang Perkuat Pengawasan

Sendawar, wartakubar.id – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penyaluran bantuan pangan beras yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Senin (24/8/2026).

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rion, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Petrus Husen, serta perwakilan Perum Bulog Cabang Samarinda.

Sosialisasi juga diikuti secara virtual oleh pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung dan kelurahan.

Rion mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pendataan, alur penyaluran, hingga kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan.

“Seluruh kriteria penerima bantuan mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Rion.

Menurutnya, penyaluran bantuan membutuhkan koordinasi yang kuat sejak tingkat kabupaten hingga ke lapangan.

Sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Diskominfo, memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran program tersebut.

Koordinasi juga diperkuat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk mendampingi serta mengawasi proses distribusi bantuan pangan beras.

Rion menegaskan, kesamaan persepsi menjadi kunci agar penyaluran bantuan tidak mengalami kendala teknis maupun kesalahpahaman.

“Kami ingin memastikan adanya pemahaman yang menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga penerima manfaat langsung, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kendala teknis saat penyaluran di lapangan,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Ketahanan Pangan berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas sesuai peran masing-masing sehingga bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 dapat diterima masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

(Red)