Percepatan Penurunan Stunting, Wabup Mahulu Hadiri Temu Kerja TPPS

SEMARANG, wartakubar.id – Dalam rangka akselerasi percepatan penurunan prevalensi angka stunting Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., menghadiri Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui “Akselerasi Intervensi Serentak dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting”, di PO Hotel Semarang Jl. Pemuda No.118, Sekayu Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (27/06/24).

Temu Kerja TPPS ini digelar Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemangku Kepentingan lain (Stakeholder) baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga berfungsi secara Optimal dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Wakil Bupati Mahulu selaku Ketua TPPS Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., usai mengikuti Temu Kerja TPPS menyampaikan bahwa Temu Kerja yang diselenggarakan hari ini fokus kepada bagaimana Pemerintah Daerah melakukan berbagai Upaya untuk menurunkan jumlah balita stunting sehingga tidak lahir stunting-stunting baru, yang salah satu Upayanya melalui kegiatan yang sangat strategis yang sedang dilakukan ialah Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.

Dan dalam Temu kerja ini secara langsung Pemerintah Daerah bersama dengan Stakeholder diajak bersama-sama  bekerja-sama menurunkan angka stunting di setiap daerahnya sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo melalui BKKBN untuk melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah masing-masing demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 dengan target Penurunan Tahun 2024 yaitu 14%.

“Dari rapat ini kesimpulannya yang harus kita lakukan di Mahulu untuk semua stakeholder harus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik, supaya stunting ini tidak ditangani hanya satu bagian saja tetapi ditangani oleh semua, yang terpenting adalah yang dilakukan masing-masing OPD ini harus terencana, terlapor dengan baik dan betul-betul dilaksanakan dengan baik karena banyak yang dilakukan tetapi tidak dilaporkan,” ucapnya.

Yohanes Avun menyampaikan Usai mengikuti Temu kerja ini segera akan mengumpulkan semua Tim untuk membahas bagaimana kinerja program yang telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Mahakam Ulu, baik itu dalam cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi serta dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

“Ini semua harus terekspos dengan baik dan kemudian harus dilaporkan pastinya, Saya minta nanti ada OPD yang khusus dalam menampung laporan ini yaitu Saya harap Koordinatornya ada di Bappeda,” ungkap Ketua TPPS Mahulu.

Sebagai Ketua TPPS Mahulu tentu Yohanes Avun berharap adanya upaya serentak dalam Intervensi antara Posyandu dan Dinas Kesehatan dalam cakupan layanan Penimbangan balita yang sampai saat ini di Kabupaten Mahulu masih 28%, sedangkan target seharusnya harus 98%.

“Nah ini menjadi tantangan kita, yang mana saat ini masih jadi alasan kita masalah banjir, dimana alat di posyandu rusak. Sebenarnya bisa diupayakan dari Pemerintah Kampung termasuk Dinas Kesehatan untuk diupayakan menggunakan dana BTT dalam membeli alat-alat kesehatan yang rusak ini, ini kan juga tidak mahal biayanya. Hal ini agar di Posyandu-posyandu ini segera ada peralatan timbang, kalau kita harus nunggu bantuan pasti lama sedangkan kita harus gerak cepat, intinya kita manfaatkan potensi yang ada dikita ini penting. maka dari hasil pertemuan ini akan saya bawa dalam rapat internal TPPS di Mahulu paling tidak pertengahan Juli kita laksanakan rapat,” ujarnya.

Meski demikian Wabup Mahulu merasa bangga bahwa presentasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo itu 14% di setiap wilayah, ini di Mahakam Ulu sudah mencapai target, bahkan ada di bawah 14% yaitu 10,2%. Ini Berdasarkan data ada yaitu jumlah balita yang ada 107 masih stunting, maka sesuai data tersebut dipresentasikan 10,2%.

“Tentu kita tetap wanti-wanti karena penurunan angka stunting ini bukan hanya berbicara angka target saja, melainkan adanya upaya bersama-sama melakukan perbaikan kualitas  dan perilaku hidup masyarakat mahulu sehingga bagaimana caranya kita mencapai 0%, yatu tidak ada stunting,” ungkap Yohanes Avun.

(Prokopim/Adv)