Sendawar, wartakubar.id- Polres Kutai Barat memfasilitasi kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026), pukul 15.00 WITA.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai II Gedung SPKT Polres Kutai Barat tersebut dihadiri Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, instansi kehutanan, perusahaan pertambangan, para petinggi kampung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Tim Satgas PKH yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Kombes Pol. M. Ischaq Said, S.H., M.H., Kombes Pol. Hans Rachmatulloh Irawan, S.I.K., M.H., dan Kolonel Czi. Ganda Tarius, S.Sos.
Sementara itu, Polres Kutai Barat diwakili Wakapolres Kompol Subari, S.Sos., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol Hartono, S.H., serta sejumlah pejabat utama Polres Kutai Barat.
Dalam pemaparannya, Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa Perpres Nomor 5 Tahun 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat penataan dan pengawasan kawasan hutan, khususnya terhadap aktivitas perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penertiban kawasan hutan dilaksanakan melalui sejumlah langkah, antara lain penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, serta pemulihan aset yang berada di kawasan hutan.
Tim Satgas PKH juga menjelaskan bahwa sasaran penertiban meliputi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa perizinan, memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan, maupun memperoleh perizinan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan disampaikan Pasi Intel Kodim 0912/Kbr, Kapten Arm. Nedi, S.H., yang meminta penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan kawasan hutan serta kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa pemulihan kawasan hutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Adapun penentuan pelanggaran dilakukan berdasarkan status perizinan, pemenuhan persyaratan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan masyarakat, dapat memahami kebijakan pemerintah mengenai penertiban kawasan hutan serta mendukung pelaksanaannya secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Polres Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya penertiban kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung penegakan hukum di Kabupaten Kutai Barat.
(Red)



















Users Today : 279
Users Yesterday : 1687
This Month : 21126
This Year : 208742
Total Users : 388011
Views Today : 375
Total views : 863731
Who's Online : 8




