Pemkab Kubar Siap Bayar Utang di Bongan, Dengan Catatan Disertai Data Lengkap Saat Pertanggung jawaban Nanti

Keterangan Foto : Inspektur Inspektorat Pemkab Kubar RB.Bely Djunedi Widodo (Dokumen Warta Kubar.Com)

SENDAWAR, Warta Kubar.Com

Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), RB.Bely Djunedi Widodo menyebut soal utang biaya makan pelaksana kegiatan di Kecamatan Bongan pada salah satu warung di Bongan, Pemkab Kubar siap melakukan pembayaran dengan catatan, pihak pelaksana kegiatan tersebut dapat melengkapi data-data untuk penagihan biaya utang makan di warung itu.

Menurut Bely, Pemkab Kubar tidak boleh sembarangan mengeluarkan dana, apalagi dengan jumlah yang besar (sekitar Rp. 200-an juta). Olehnya sangat diperlukan data-data atau dokumen pendukung untuk melakukan pembayaran utang biaya makan tersebut.

“Pemkab Kubar bukan tidak mau membayar utang itu. Pelaksana Kegiatan tersebut wajib melengkapi data pendukung untuk mengajukan penagihan pembayaran belanja di warung itu. Tanggung jawab itu ada pada Pelaksana Kegiatan tersebut,” katanya kepada Warta Kubar.Com, Senin (1/9/2021).

Lanjutnya menerangkan, Utang biaya makan sebesar itu peruntukannya untuk apa saja, siapa-siapa saja yang makan di situ, siapa pejabat yang berwenang saat melakukan kesepakatan belanja di situ, lalu Surat Tugas Pelaksana Kegiatan pun mesti ada,” ungkapnya.

Pria yang pernah berdinas di DKI Jakarta ini menambahkan, Pemilik warungpun itu nanti ikut bertanggung jawab apabila ternyata besaran nilai harga yang tertera dalam tagihan itu tidak benar atau tidak sesuai.

“Pada prinsipnya, Kita (Inspektorat) Harus bersikap hati-hati dalam menyikapi masalah ini. Pelaksana Kegiatan tersebut harus segera melengkapi data-data  untuk pertanggung jawaban. Silahkan dilakukan pembayaran utang biaya makan itu asalkan sesuai dengan rincian penagihan,” ujarnya.

Saat ini kami (Inspektorat) sedang melakukan review, belum melakukan audit atas penagihan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang dibuat.

“Kami sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan tersebut,” tandasnya.

# hen #