TPP PNS Kubar Tetap Aman di tengah Efisiensi, Proyek Pembangunan Jalan Terus

Sendawar, wartakubar.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan efisiensi pada sejumlah program dan kegiatan seiring penyesuaian anggaran.

Kebijakan tersebut dipastikan tidak mengurangi kesejahteraan aparatur maupun menghentikan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat, Erick Victory, mengatakan penyesuaian perlu dilakukan karena pemangkasan anggaran mulai berdampak pada pelaksanaan kegiatan, baik pembangunan fisik maupun operasional perangkat daerah.

Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Itho Sendawar pada Senin (17/8/2026).

“Dampak pemangkasan anggaran di Kutai Barat cukup terasa. Beberapa kegiatan, baik fisik maupun operasional OPD, membutuhkan anggaran,” ujar Erick.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kutai Barat untuk meninjau kembali sejumlah program yang akan berjalan pada tahun mendatang. Efisiensi akan diterapkan pada beberapa kegiatan agar pelaksanaan program menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Kemungkinan tahun depan tidak serupa seperti tahun ini. Mungkin ada efisiensi pada beberapa program kegiatan,” kata Erick.

Meski ruang anggaran disesuaikan, pemerintah daerah memastikan kegiatan pembangunan fisik yang telah diusulkan ke DPRD tidak serta-merta dihentikan.

Erick menegaskan kegiatan fisik yang telah disampaikan kepada DPRD tetap menjadi bagian dari rencana yang akan dilanjutkan.

Di samping itu, penyesuaian anggaran tidak diarahkan untuk mengurangi kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Untuk P3K, TPP, dan hal-hal terkait kesejahteraan masih aman. Artinya, jika ada pengurangan, tidak berdampak pada kesejahteraan PNS maupun P3K,” jelasnya.

Erick mengatakan pemerintah daerah tetap memiliki sejumlah program pembangunan prioritas yang harus dijalankan.

Oleh karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan berdasarkan prioritas program, bukan dengan mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Salah satu proyek yang disebut akan dilanjutkan ialah pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) dan Jalan Bung Karno.

Erick menyatakan kedua proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada 2027.

“Pemerintah kabupaten, melalui Bupati dan Wakil Bupati, telah memasukkan jembatan ATJ dan Jalan Bung Karno dalam visi mereka. Dipastikan pembangunan akan dimulai pada 2027,” ujarnya.

Dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas, Pemkab Kutai Barat akan menyesuaikan pelaksanaan sejumlah program agar pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kesejahteraan ASN dan P3K tetap menjadi perhatian pemerintah.

(Red)