DPRD Kutai Barat Soroti Perusahaan Sawit Belum Berkontribusi Nyata

Sendawar, wartakubar.id – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rosaliyen, menyoroti aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi daerah maupun masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

Menurut Rosaliyen, kondisi tersebut tampak jelas di beberapa kecamatan seperti Bentian Besar, Siluq Ngurai, hingga Bongan, di mana aktivitas perusahaan justru menimbulkan dampak sosial dan kerusakan infrastruktur.

Salah satunya akibat lalu lintas angkutan CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) yang disebut menjadi penyebab utama rusaknya ruas jalan negara di wilayah tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memastikan setiap perusahaan perkebunan benar-benar memberikan kontribusi nyata, salah satunya dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang menjadi bagian penting untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekarang perusahaan sawit ini, seperti di Bentian Besar, habis tanah kami di sana. Siluq Ngurai, Bongan, habis semua. Sekarang apa timbal balik yang kami dapat? Tidak ada. Mau berharap sama plasma yang hanya Rp150 ribu per bulan? Sekarang loh, harga beras sudah Rp300 ribu per sak,” kata Rosaliyen, Jumat (31/10/2025).

Ia juga menyinggung persoalan ketidaktransparanan koperasi plasma yang menjadi mitra perusahaan sawit. Menurutnya, banyak masyarakat tidak mengetahui pembagian hasil atau status dana talangan yang selama ini masih dibebankan kepada petani.

“Banyak yang tanya, kapan dana talangan selesai? Apakah sampai peremajaan kami masih harus bayar? Kapan kami bisa menikmati hasil sawit sendiri?. Nah kalau seperti ini, bagaimana mereka bisa sejahtera?” ujarnya.

“Sudah berapa kali warga yang mau berobat tapi meninggal diperjalanan, karena jalan yang rusak parah akibat angkutan sawit. Apa itu yang harus kami nikmati dari investasi ini? Tolonglah perusahaan yang di Bentian Besar, Siluq Ngurai, dan lainnya agar memperhatikan masyarakat,” katanya.

Rosaliyen menegaskan, DPRD Kubar pada prinsipnya mendukung investasi, namun investasi itu harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

(WK-Adv)