Pemkab Kubar Setujui Lima Raperda Inisiatif DPRD, Bahas Perizinan hingga Hukum Adat

Sendawar, wartakubar.id-Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyatakan siap membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kutai Barat. Regulasi tersebut mencakup isu perizinan usaha, perikanan, pelayanan publik, hingga kelembagaan dan hukum adat.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat di Ruang Rapat Utama DPRD, Selasa (1/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutai Barat Agustinus dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam tanggapan pemerintah daerah yang dibacakan Nanang, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengapresiasi DPRD yang telah menginisiasi lima Raperda tersebut.

Kelima Raperda itu yakni:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Penyelenggaraan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Penyelenggaraan Kelembagaan Adat.
5. Pemberlakuan Hukum Adat.

Bupati menilai kelima regulasi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat Kutai Barat.

“Pemerintah Daerah menyatakan siap untuk membahas kelima Raperda ini bersama DPRD guna menghasilkan Perda yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Kutai Barat,” ujar Nanang.

Ia menegaskan, pembahasan Raperda harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan hukum, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan daerah.

Pemkab Kutai Barat berharap Perda yang nantinya disahkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu menjadi landasan dalam memperkuat pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan lima Raperda tersebut sekaligus menjadi bagian dari sinergi eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen tanggapan resmi Pemkab Kutai Barat oleh Wakil Bupati H. Nanang Adriani kepada Wakil Ketua DPRD Kutai Barat.

(Red)